Dana Talangan Haji, Tips, Syarat dan Pendapat Ulama Tentang Hukumnya

Dana Talangan Haji, Tips, Syarat dan Pendapat Ulama Tentang Hukumnya

Dana Talangan Haji – Semua orang Islam pasti memiliki niatan untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, namun tidak semua orang mampu karena terbentur faktor biaya yang mahal. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ibadah haji yang tinggi dan keadaan ekonomi yang sudah baik, maka tidaklah heran jika daftar tunggu untuk berangkat ke tanah suci sudah mengular sangat panjang.

BACA JUGA : Menunggu Informasi Keberangkatan Haji Tapi Nggak Tahu Caranya? Baca Ini!

 

Dana Talangan Haji, Tips, Syarat dan Pendapat Ulama Tentang Hukumnya
Untuk yang belum mencukupi dana untuk mendaftar haji, tapi sudah ada niat untuk mendaftar sekarang, mengingat antrian yang sudah mengular. Jangan khawatir, sekarang banyak Bank syariah yang sudah menerbitkan produk dana talangan haji dan dari MUI sendiri tidak mempersalahkan sistem dari produk tersebut.

Dana talangan haji selama ini dituding jadi salah satu faktor penyebab panjangnya antrean untuk bisa berangkat haji ke tanah suci. Banyak bank syariah pernah menjalankan praktek bisnis dana talangan haji, namun saat ini sudah mulai berkurang untuk menawarkan produk ini. Indikasinya adalah mulai berkurangnya masa pelunasan dana talangan haji yang sebelumnya bisa 3 tahun kini hanya bisa 1 tahun.

Kemudian adanya ketidak pastian terkait regulasi dari Pemerintah mengenai dana talangan haji apakah diperbolehkan atau tidak. Ditambah lagi adanya perbedaan pendapat diantara ulama tentang halal dan haramnya dana talangan haji tersebut.

BACA JUGA : Denda Pajak Motor Karena Punya Motor Banyak? Jangan Sampai Kena Dengan Tips Ini
Masalah dana talangan haji sebenarnya masuk dalam khilafiyah, atau beda pendapat antar ulama.Seseorang yang ingin mendaftar haji tidaklah harus melunasi semua BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) saat itu juga. Calon jamaah haji hanya dibebani membayar semacam ìtanda jadiî untuk mendapatkan kuota haji, yang besarnya ditentukan oleh Kemenag.

Saat ini kementerian Agama menetapkan biaya daftar kuota haji sebesar Rp.25.000.000. Nominal Rp.25.000.000 inilah yang dijadikan obyek utama dana talangan atau lebih tepatnya adalah pemberian jasa fasilitas haji.

Tips Mendapatkan dana talangan haji:

1. Calon pendaftar haji membuka rekening di bank syariah dan menyetorkan uang minimal Rp.25.000.000
2. Jika calon pendaftar haji membutuhkan dana talangan maka cukup membayar uang muka misalnya Rp.5.000.000 dan membayar fee atas jasa pendaftaran haji tersebut, misalnya sebesar Rp2,500.000. Sisa dana talangan haji harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan
3. Proses pendaftaran haji langsung ke Kementerian Agama Indonesia, dan untuk mendapatkan kuota haji, dilakukan oleh bank syariah pemberi dana talangan tersebut
4. Jika sampai batas waktu yang ditentukan calon pendaftar haji gagal melunasi, maka kuota haji yang sudah didapatkan sebelumnya akan dibatalkan.

Syarat Mendapatkan dana talangan haji ini tergantung dengan bank yang digunakan karena setiap bank berbeda persyaratan yang diberikan. Berikut ini syarat mendapatkan dana talangan haji secara umum.

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KTP calon haji
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah
4. Asli slip gaji terakhir
5. Asli surat keterangan kerja
6. Membuka tabungan haji
7. Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir
8. Pas foto berwarna 3◊4 @1lembar

BACA JUGA : Mau Buka Tabungan Haji? Yuk Cari Tahu Dulu Informasi Ongkos Naik Haji

Dana talangan haji ini banyak diminati golongan masyarakat yang memiliki niatan berangkat haji ke tanah suci namun tak memiliki uang yang cukup sehingga menggunakan dana talangan haji sebagai solusinya. Tetapi dana talangan haji ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat karena berkaitan dengan status hukum Islam mengenai pemberian dana talangan haji.

1. Pendapat Ulama yang menghalalkan dana talangan haji

Pihak pertama yang menghalalkan dana talangan haji ini adalah Dewan Syariah Nasional dengan fatwa nomor 29 tahun 2002. Dalam hal ini DSN seperti pasang badan untuk menghalalkan apa yang selama ini masih dianggap belum memenuhi ketentuan syariah mengenai produk dana talangan haji.

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa dengan menggunakan al-Ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Apabila dibutuhkan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan al-Qardh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jasa pengurusan haji yang sudah dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
Besarnya imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah bank.

Dalam fatwa itu memang tidak secara jelas disebutkan bahwa pihak bank boleh menarik keuntungan dari jasa meminjamkan uang ke Nasabah. Yang disebutkan adalah bank boleh mendapatkan imbalan (ujrah) bukan dari meminjamkan uang, tetapi dari jasa pengurusan haji dengan prinsip ijarah sesuai dengan fatwa DSN.
Adapun uang dana talangan yang akan dipinjamkan kepada calon jamaah haji, semata-mata pinjaman tanpa dikenakan bunga dan tidak ada pungutan. Akadnya lain lagi dari akad ujrah di atas, tetapi akad baru yang namanya al-qardh.

2. Pendapat Ulama yang mengharamkan dana talangan haji

Cukup banyak ulama dan para ahli fiqih yang menolak kehalalan dana talangan haji yang dikeluarkan fatwanya oleh DSN. Penolakan ini sah dan tidak dilarang, mengingat kedudukan sebuah fatwa memang tidak mengikat secara hukum.

Walau pun yang mengeluarkan fatwa adalah DSN, namun biar bagaimana pun sebuah fatwa bukanlah sebuah undang-undang atau qanun. Sehingga sebuah fatwa yang dikeluarkan bisa saja diikuti dan bisa saja ditinggalkan. Dan dalam fatwa tersebut, DSN memang memberikan semacam ruang untuk mengubah substansi fatwa itu kalau dianggap kurang tepat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...